EDURANEWS, JAKARTA-Guru Besar Universitas Negeri Jakarta Prof Henry Eryanto dalam diskusi bertajuk “Investasi Asing dan Ancaman Eksistensi Melayu: Studi Kasus Pulau Rempang” yang diprakarsai oleh Center for Strategic Studies menyebut investasi hendaknya harus memikirkan nasib rakyat jangan sampai menguntungkan segelintir pihak (24/09).
Lebih lanjut Prof henry menyebut kasus Pulau Rempang dengan segala bentuk represifnya telah menciderai amanat konstitusi UUD 1945. Dirinya mengungkapkan bahwa dalam pasal 33 ayat 1 UUD 1945 secara jelas disebutkan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar asas kekeluargaan.
“Warga Pulau Rempang hanya mempertahankan segelintir tanah mereka yang memiliki sejarah dan ikatan batin sebagai warisan nenek moyang sehingga wajar itu dipertahankan dan ini yang harus disadari oleh pemerintah,” ungkapnya.
Dirinya menambahkan bahwa dalam Pasal 33 ayat 3 UUD 1945 disebutkan bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Dalam konteks itu dirinya menyebut bahwa sudah sepantasnya aspirasi rakyat Pulau Rempang di dengar dan pemerintah harus bertugas sebagai fasilitator dan mediator dalam proyek investasi tersebut, bukan eksekutor yang represif.
Prof Henry menyebut jika benar warga Pulau Rempang terpaksa pindah maka standar pindah harus benar-benar diperhatikan berdasarkan musyawarah dan mufakat tanpa ada paksaan. “Jangan sampai ketika dipindahkan hidupnya semakin sengsara dan terjebak dalam kemiskinan,” ungkapnya.
“Negara harus berhati-hati karena kedaulatan tertinggi ada di tangan rakyat,” tambahnya.
Prof Henry Eryanto menyebut proses pembangunan harusnya bersifat mendidik rakyat, dengan begitu masyarakat sadar mengenai status dan perannya.
Dirinya mengungkapkan bahwa jika berkaca pada pembangunan masyarakat, maka dengan memanfaatkan sumber ekonomi maritim harusnya dapat menjadi dasar pembangunan ekonomi berkelanjutan menuju ekonomi industri berbasis teknologi yang akan berdampak pada pembangunan daerah.
Dirinya mencohtohkan aspek penting ekonomi maritim untuk kesejahteraan bersama seperti bidang perikanan, pariwisata bahari, bidang perkapalan dan transportasi perhubungan laut.
“Kita bisa membuat desa wisata nelayan itu juga bisa mendatangkan wisatawan dan membangkitkan geliat ekonomi daerah sesuai karakter wilayah, negara dapat untung dan masyarakat juga hidup sejahtara,” ungkapnya.
