EDURANEWS, JAKARTA-Dr, Enggartiasto Lukita Ketua Ikatan Alumni Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung yang juga mantan Menteri Perdagangan RI menjelaskan kerisauannya lantaran klausul LPTK tidak hadir dalam draft RUU Sisdiknas tahun 2022.
Menurut Enggar, dalam sejarah pendidikan Indonesia, Menteri pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan RI Muhammad Yamin mendirikan PTPG yang kini menjadi UPI didasarkan atas dua kondisi yaitu masa kemerdekaan bangsa Indonesia sangat haus pendidikan dan perlu disiapkan guru bermutu bertaraf Universitas maka diperlukannya Lembaga Pendidikan Guru.
Menurut Enggar, saat ini urgensi LPTK harus mampu menghasilkan guru berkualitas didasarkan pada dua aspek pemahaman menyangkut subject content knowledge dan pedagogical content knowledge yang harus menjadi bahan evaluasi LPTK.
Menurut Enggar LPTK harus berperan menciptakan guru professional berkualitas meliputi perbaikan program akademik, pembaharuan, pengembangan, kurikulum, program studi dan peningkatan kualitas tenaga akademik dosen dan peneliti serta penguatan kelembagaan.
Enggar menjelaskan bahwa guru yang bukan dari LPTK sulit memiliki keterampilan dan skill untuk dapat menjadi guru.
Keadaannya lebih kompleks lagi menurut Enggar bahwa saat ini guru dari LPTK harus sejajar dengan guru yang bukan berasal dari LPTK.
“Contoh bidang akuntansi apakah dia mampu mengajar? Mungkin dia ahli dalam bidangnya akan tetapi dia belum tentu mampu mengajar,”
“Disisi lain mereka yang dari LPTK mampu mengajar dan mereka harus disejajarkan oleh mereka yang belum mampu mengajar,”sambungnya.
Selanjutnya Enggar mengajak para akademisi, ahli dan pengamat pendidikan LPTK agar dapat berdiskusi agar menghasilkan rekomendasi kebijakan untuk didisikusikan dengan Komisi X DPR RI
Menurutnya hal itu merupakan cara bagi LPTK untuk menyampaikan aspirasi dan menawarkan solusi kebijakan menyangkut eksistensi LPTK
