EDURANEWS, JAKARTA. UNJ dan BP2MI mengadakan seminar dengan tajuk “Sosialisasi Pencegahan Tindak Pidana Orang” di Aula Bung Hatta Gedung Pascasarjana UNJ (31/5). Sosialisasi ini penting karena kasus TPPO harus dipahami dengan baik secara bersama.
Seminar ini mengundang pelbagai narasumber yang memiliki kapasitas mumpuni dalam isu TPPO. Para narasumber yang hadir yakni Prof. Hafid Abbas (ketua Komnas HAM periode 2012-2017), Dendy Zuhairil Finsa (Ketua LBH Ansor), dan Aznil Tan (Direktur Migran Watch). Dimoderatori oleh Syaifudin dosen muda produktif dari Pendidikan Sosiologi.
Rektor UNJ Prof. Komarudin sangat bergembira dengan adanya acara sosialisasi dan kerjasama ini. Langkah cepat akan dilakukan dengan menghimpun perguruan tinggi yang sedang diterpa kasus ferienjob agar perguruan tinggi memahami persoalan mengenai migran dan TPPO.
“Kita mendorong termasuk kampus untuk mensukseskan” ujar Prof. Komarudin dalam sambutannya. Menurutnya sosialisasi ini penting dan sangat bermanfaat.
Kepala BP2MI Beni Rhamdani menjadi keynote speech dalam seminar ini. Ia menjelaskan secara detail dan komprehensif tentang TPPO. Beni menjelaskan mengenai potret resiko eksploitasi TPPO dari kekerasan, gaji, pemutusan kerja sepihak, eksploitasi jam kerja, serta modus operandi penempatan ilegal pekerja migran. BP2MI memiliki data yang lengkap bagaimana modus operandi TPPO ini terjadi.
“Jadi kita tahu ada di mana, tujuan negaranya dari pintu mana,” ujarnya.
Yang patut dicermati dari paparan Beni adalah rentannya kaum perempuan. Data menyebutkan 80 % korban kejahatan TPPO adalah perempuan dan ibu-ibu.
Dalam amatannya, pekerja migran Indonesia ketika menjadi TKI juga harus meminjam dan menjual harta bendanya. Sehingga mereka terjebak pada praktik rente dan calo. Menurutnya biaya ini seharusnya ditanggung oleh negara.
Perubahan fundamental harus dilakukan agar mereka berdaya tidak dimobilisasi calo. Serta cara pandang aparat negara terhadap PMI juga harus diubah. Mereka adalah pahlawan devisa jadi tidak patut untuk dicurigai.
Beni juga menegaskan mengenai undang-undang sudah lebih baik dan meyakinkan namun dalam tahap pelaksanaan masih belum berjalan. Menurutnya diperlukan komitmen yang kuat dalam pelaksanaan.
Kerjasama dengan perguruan tinggi mengenai sosialisasi TPPO menjadi agenda yang penting. Benni mengajak elemen perguruan tinggi seperti UNJ menjadi mitra kolaborasi. BP2MI siap melakukan kerjasama dan kolaborasi dengan perguruan tinggi.
“BP2MI akan memfasilitasi anak bangsa yang memiliki mimpi bekerja di luar negeri,” ujarnya.
Prof. Komarudin pun menyambut baik kerjasama ini. Menurutnya, pada prinsipnya UNJ mendukung karena sebagai lembaga pendidikan tinggi yang menghasilkan lulusan yang siap bekerja di manapun termasuk di luar negeri.
“Mereka harus terhindar dari kasus TPPO ini,” ujarnya.
