EDURANEWS, JAKARTA- Perkembangan ilmu ekonomi modern sejak abad 18 hingga hari ini mencatat peran pemerintah masihlah relevan. Peran pemerintah itu dapat dilihat dari kebijakannya fiskalnya. Keterlibatan pemerintah dalam perekonomian pada tataran tertentu mampu mengefisienkan aktivitas ekonomi sektor privat.
Namun kegagalan intervensi juga membayangi setiap menjalankan kebijakan dalam menjalankan perekonomian. Sebagai contoh Amerika Latin di tahun 1980-an dan Jepang yang terpuruk di tahun 1990-an yang harus ditebus dengan kebijakan lanjutan yang lebih mahal. Prof. Harya Kuncara mengurai lebih jauh bagaimana peran pemerintah itu dalam pemulihan ekonomi dalam orasi ilmiah di Aula Latief (6/10).
Prof. Harya Kuncara Wiralaga menekankan mengenai peran pemerintah itu dalam orasi ilmiah berjudul “Mewujudkan Kredibilitas Fiskal dalam Rangka Pemulihan Ekonomi”. Prof. Harya Kuncara banyak mendedahkan pemikirannya mengenai kredibilitas fiskal.
Menurut Prof. Arya Kuncara ada dua aliran utama yang mempengaruhi pemerintah dalam kebijakan fiskalnya. Yang pertama adalah kebijakan fiskal yang berbasis aturan, kedua kebijakan fiskal yang berbasis diskresi.
“Aliran ekonomi manapun nampaknya mendukung berbasis kebijakan fiskal yang berbasis aturan,” ucap Prof. Harya Kuncara menekankan.
Kredibilitas Fiskal
Amatan Prof. Harya Kuncara, jika melihat dari sisi kebijakan fiskal yang berbasis aturan maka turunan yang penting dari kebijakan fiskal itu adalah atribut kebijakannya. Kebijakan fiskal pun berada di persimpangan jalan antara ranah ilmu ekonomi dan politik.
Yang menarik adalah ketika kredibilitas kebijakan fiskal ini sering diklaim oleh politisi sebagai ‘stempel persetujuan’ atas program dan kebijakan.
Kebijakan fiskal pemerintah dapat memberikan gambaran detail mengenai langkah dalam jalannya roda perekonomian, juga langkag dalam menghadapi krisis. Sebelum pandemi rasio defisit tata tidak melebihi 3% dari amanat undang-undang begitu juga rasio hutang.
“Kita diajak untuk melihat ke depan, “ kata Prof. Harya.
Tantangan ekonomi eksternal sudah disiapkan konstruksinya. Di Indonesia salah satunya adalah dalam penyusunan APBN, suku bunga, inflasi, perpajakan, rasio defisit.
Prof. Harya Kuncara mengatakan apakah ketaatan dalam rules menjamin kredibilitas fiskal itu sendiri.
“Ketaatan kita pada rules ternyata tidak menjamin kredibilitasnya,” kata Prof. Harya Kuncara menekankan.
Artinya kebijakan fiskal yang tadinya mengacu rencana dalam implementasinya mengacu kepada kebutuhan politisi. Kebijakan fiskal yang tadinya untuk stabilisasi menjadi destabilisasi. Indikasi yang penting salah satunya adalah implikasi ekonomi mengenai Krisis yang berulang dan tergopoh-gopoh ketika IMF gagal memprediksi krisis.
“Karena kita tidak punya rules base policy dan kredibilitas kebijakannya,” kata Prof. Haryo menekankan.
Maka diperlukan membangun kredibilitas kebijakan bukan ketaatan lagi rules base policy. Tantangannya adalah membangun dan mengelola kredibilitas atau kepercayaan itu.
