EDURANEWS, JAKARTA – Pada seminar nasional bertajuk “Peta Jalan Pendidikan Indonesia Pada Tahun 2035”, Rektor UPI Prof. Dr. H. Solehudin, M.Pd., M.A memaparkan peran Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) dalam Peta Jalan Pendidikan Indonesia. Pemaparan tersebut didampingi oleh Ketua Senat UNJ Prof. Dr. Hafid Abas, M.Pd yang kemudian menyampaikan peta jalan pendidikan dikaitkan dengan HAM memperoleh pedidikan yang layak.
Seminar nasional ini diadakan pada tanggal 5 Mei 2021 di Aula Gedung University Training Center UNJ serta disiarkan di Zoom Meeting dan kanal Youtube Universitas Negeri Jakarta dan Edura News.
Peta jalan pendidikan adalah perencanaan di atas perencanaan strategis, hal tersebut menentukan arah pendidikan Indonesia di masa depan. Menurut Prof. Dr. H. Solehudin, M.Pd., M.A, peta jalan pendidikan seyogianya berdasar pada premis “inti dari transformasi pendidikan adalah peningkatan mutu sistem pembelajaran di lembaga pendidikan yang pada gilirannya dapat mewujudkan kualitas peserta didik.”
“Dalam draf peta panjang pendidikan Indonesia tampaknya masih perlu penegasan pada pembangunan sistem pembelajaran yang bermutu,” tutur rektor UPI tersebut.
Sistem pembelajaran bermutu banyak ditentukan oleh kualitas guru. Maka dari itu, kompetensi guru sangat menentukan. Jika bicara mengenai kualitas guru, LPTK yang diberi tugas oleh pemerintah untuk menyelenggarakan program pengadaan guru tidak dapat diabaikan dalam Peta Jalan Pendidikan Indonesia (PJPI) 2020-2035.
“Untuk terwujudnya sistem pembelajaran yang bermutu, PJPI perlu memuat dan memberi arah tentang transformasi tata kelola dan pengembangan guru secara nasional,” tegas Prof. Dr. H. Solehudin, M.Pd.
LPTK Mesti Hadir Untuk Memberdayakan Mereka yang Tertinggal
Prof. Dr. Hafid Abas, M.Pd mengajak untuk melihat akar masalah sosial di Indonesia, yakni adanya kesenjangan sosial yang tajam. Ia menekankan laporan Bank Dunia yang menyatakan Indonesia berada dalam peringkat keempat di dunia dalam hal kesenjangan sosial.
Implikasinya adalah kemiskinan massal, disebutkan bahwa ada 13 kelompok masyarakat yang tidak berdaya di Indonesia.
“Menurut Bank Dunia, mereka tidak berdaya karena pendidikannya lapuk, tidak berkualitas, karena ada pergeseran pada sektor ekonomi modern,” ujar ketua senat UNJ tersebut.
Beberapa macam pelapukan pendidikan ini ditandai oleh anggaran pendidikan yang naik namun mutu turun, guru tanpa sertifikasi, 88,8 persen sekolah di bawah standar minimal, serta 4713 PTN dan PTS hanya 96 yang berakreditasi A.
Pendidikan juga harus memberdayakan orang-orang yang tertinggal agar Indonesia maju. Jika tidak dibenahi, maka Indonesia akan retak secara alamiah. Prioritas pendidikan ada di guru, perannya amat penting, ujarnya.
“Saya kira LPTK harus hadir di sini untuk memberdayakan mereka yang tidak berdaya,” tegas Prof. Dr. Hafid Abas, M.Pd.
